ruangdoa.com – Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi merencanakan pembangunan kawasan pendidikan Madrasah Terintegrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek besar ini dirancang untuk mencakup seluruh jenjang pendidikan formal bercorak Islam, mulai dari tingkat Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rencana strategis ini saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi IKN pada Jumat, 20 Februari 2026. Menurut Menag, kehadiran madrasah terpadu merupakan salah satu program prioritas yang harus segera diwujudkan guna mendukung ekosistem pendidikan di ibu kota baru tersebut.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama menjalin koordinasi intensif dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Kawasan pendidikan ini rencananya akan menempati lahan seluas 21 hektare. Tidak hanya gedung sekolah, madrasah ini akan mengusung konsep komprehensif yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang modern, seperti asrama siswa (boarding school), pusat olahraga, masjid, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya.
Pembangunan madrasah terintegrasi ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun warga yang akan menetap di IKN. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut, akses terhadap pendidikan berbasis agama yang unggul menjadi sangat krusial.
Selain mematangkan rencana pembangunan sekolah, Menteri Agama juga meninjau kesiapan infrastruktur lainnya, termasuk perkantoran pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan hunian bagi ASN. Menag memberikan apresiasi terhadap efisiensi sistem kerja di IKN yang didukung oleh jaringan internet yang stabil dan fasilitas tempat tinggal yang memadai bagi para pegawai.
Kesiapan infrastruktur digital di IKN juga membuka peluang bagi Kementerian Agama untuk menjalankan sistem koordinasi vertikal yang lebih efektif. Menag menegaskan bahwa ke depannya, koordinasi antara pusat dan daerah tidak lagi harus selalu bertumpu di Jakarta, melainkan dapat dikendalikan secara optimal melalui sistem jaringan yang telah tersedia di Ibu Kota Nusantara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi dan peran Kemenag dalam melayani masyarakat secara lebih luas dan modern.
