ruangdoa.com – Kesepakatan dagang terbaru antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka Agreement on Reciprocal kini menjadi sorotan publik, terutama di kalangan ulama. Perjanjian ini memicu kontroversi karena salah satu poinnya menyebutkan bahwa produk asal Amerika Serikat yang masuk ke pasar Indonesia tidak memerlukan sertifikasi halal. Selain itu, terdapat klausul mengenai transfer data pribadi warga negara Indonesia ke pihak Amerika Serikat yang juga dianggap berisiko.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Cholil Nafis, memberikan kritik keras melalui media sosial pribadinya. Beliau mempertanyakan apakah kesepakatan ini merupakan bentuk kerja sama atau justru sebuah penjajahan gaya baru. Menurutnya, pembebasan aturan sertifikasi halal dan akses data pribadi tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta hak asasi warga negara Indonesia. Kiai Cholil menilai kebijakan ini memberikan keleluasaan berlebih bagi pihak asing dalam mengelola kekayaan serta data di Indonesia tanpa menghormati aturan hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi nasional, Kiai Cholil menghimbau masyarakat Indonesia untuk lebih selektif dan memprioritaskan konsumsi produk dalam negeri. Beliau secara tegas mengajak warga untuk tidak membeli produk-produk asal Amerika Serikat yang tidak memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepedulian terhadap aturan agama dan ketahanan ekonomi nasional.
Sikap senada juga disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Ni’am Sholeh. Ia menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia adalah amanat undang-undang yang bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal yang sah.
Prof. Ni’am menjelaskan bahwa jaminan produk halal bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan ajaran agama sesuai konstitusi. Meskipun Indonesia terbuka untuk menjalin hubungan dagang dengan negara mana pun termasuk Amerika Serikat, prinsip saling menghormati aturan hukum masing-masing negara harus tetap dikedepankan. Beliau menambahkan bahwa di Amerika Serikat sendiri, sistem sertifikasi halal sudah dikenal dan diakui sebagai bentuk penghormatan terhadap hak beragama.
Dalam pandangan fikih muamalah, Prof. Ni’am menekankan bahwa kehalalan sebuah produk adalah prinsip fundamental yang tidak bisa ditukar dengan keuntungan finansial atau harga yang murah. Meski pemerintah dapat melakukan penyederhanaan pada aspek teknis administratif seperti percepatan proses atau efisiensi biaya, substansi kehalalan produk tetap menjadi syarat mutlak yang tidak boleh dikompromikan dalam perjanjian internasional mana pun. Masyarakat diminta tetap waspada dan konsisten mengonsumsi produk yang sudah terjamin kehalalannya demi menjaga ketenangan dalam beribadah.
