ruangdoa.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan kritik tajam terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam rapat kerja bersama Badan Legislatif DPR RI pada Kamis, 12 Februari 2026. Dalam pernyataannya, Dahnil menyoroti peran BPKH yang dinilai belum memberikan nilai tambah signifikan bagi ekosistem haji di Indonesia dan justru terjebak dalam praktik yang tidak produktif bagi industri.
Berdasarkan pengamatan publik, Dahnil menyebut bahwa BPKH atau unit di bawahnya cenderung berubah menjadi “calo” ekonomi haji. Istilah ini merujuk pada minimnya kontribusi nyata dalam memperluas ekosistem haji, di mana lembaga tersebut seharusnya bertindak sebagai manajer investasi (fund manager) yang profesional. Dahnil menekankan bahwa fungsi utama BPKH adalah mendorong sektor swasta untuk berkembang, bukan justru ikut bersaing langsung di dalam pasar yang sudah ada.
Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah fenomena crowding out, sebuah kondisi di mana dominasi badan milik pemerintah mematikan peran pelaku usaha swasta. Dahnil mencontohkan keterlibatan BPKH dalam sektor-sektor teknis seperti penyediaan bus dan katering haji. Menurutnya, sektor-sektor teknis semacam itu seharusnya diserahkan kepada pihak swasta atau pelaku usaha lain yang bisa bekerja secara lebih efisien dan kompetitif.
Ke depannya, Wamenhaj mendorong agar BPKH memiliki keleluasaan investasi yang lebih luas namun tetap terukur. BPKH diharapkan fokus pada sektor usaha yang memiliki nilai kebaruan dan mampu memberikan dampak positif bagi perluasan ekosistem ekonomi haji secara keseluruhan. Investasi yang dilakukan harus dipastikan mampu memperlebar cakupan industri haji nasional, bukan sekadar mengambil porsi usaha yang sudah dijalankan masyarakat.
Tantangan besar bagi BPKH saat ini adalah bagaimana memperbesar dana kelolaan jemaah haji melalui strategi investasi yang tepat. Selain mengejar keuntungan investasi, BPKH memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga tata kelola keuangan haji agar tetap transparan dan akuntabel. Dengan manajemen yang sehat, dana milik jemaah dapat terlindungi sekaligus memberikan manfaat yang kembali kepada jemaah dalam bentuk pelayanan yang lebih baik.
