ruangdoa.com – Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan peringatan tegas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk menolak segala bentuk gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau tahun 2026 Masehi. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara di bawah naungan Kemenag. Peringatan tersebut tertuang dalam surat resmi Inspektorat Jenderal Kemenag RI yang ditujukan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di berbagai wilayah Indonesia.
Inspektur Jenderal Kemenag RI, Khairunnas, menekankan bahwa setiap ASN Kemenag memikul tanggung jawab besar sebagai teladan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, menjunjung tinggi nilai etika dan kejujuran dalam menjalankan tugas adalah hal yang mutlak. Khairunnas menyatakan bahwa ASN dilarang keras memberi maupun menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan atau tugas kedinasan mereka.
Praktik meminta dana atau hadiah dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR) juga menjadi perhatian serius. Larangan ini berlaku baik untuk permintaan secara individu maupun yang mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, hingga sesama rekan kerja. Secara hukum, tindakan meminta atau menerima THR di luar ketentuan resmi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang memiliki konsekuensi hukum berat.
Selain masalah gratifikasi, kebijakan ini juga mengatur penggunaan fasilitas negara. ASN Kemenag dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, termasuk untuk aktivitas mudik Lebaran. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa fasilitas dinas hanya boleh digunakan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan. Penggunaan aset negara untuk kepentingan personal dianggap sebagai bentuk pelanggaran disiplin.
Terkait pengaturan jadwal kerja, ASN Kemenag diminta tetap menjaga produktivitas dan kedisiplinan selama masa penyesuaian tugas menjelang dan sesudah libur Idul Fitri. Berdasarkan kebijakan libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Idul Fitri 1447 H, penyesuaian kerja akan berlaku pada tanggal 16-17 Maret 2026 serta 25-27 Maret 2026. Ketentuan ini diharapkan tidak mengganggu kualitas layanan publik yang diberikan oleh Kementerian Agama.
Bagi ASN yang telanjur menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, wajib segera melapor kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam kurun waktu maksimal 30 hari kerja. Jika gratifikasi yang diterima berupa barang yang mudah rusak seperti makanan atau minuman, ASN disarankan untuk menyalurkannya sebagai bantuan sosial ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan. Proses penyaluran tersebut harus tetap dilaporkan kepada UPG dengan menyertakan dokumentasi penyerahan yang jelas.
Melalui kebijakan ini, Kementerian Agama berharap momentum hari raya tidak hanya menjadi sarana ibadah secara personal, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kepercayaan publik. Integritas aparatur negara adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat.
